Peran bahasa dan sastra Indonesia melalui re-identifikasi kebhinekaan bangsa menjadi hal yang menarik untuk menjadi salah satu solusi dalam permasalahan sosial saat ini.

Keragaman bahasa daerah yang dimiliki Indonesia turut berperan besar dalam perkembangan dunia sastra Indonesia. Bahasa daerah dan nilai-nilai lokalitas pun mengambil andil besar dalam pengembangan bahasa Indonesia yang untuk merawat kebhinekaan dan kebangsaan.

Pakar bahasa Bambang Kaswanti Purwa mengatakan, bahasa Indonesia berkembang sesuai dengan konteks lokalitas di daerah yang terdekat dengan masyarakat. Keragaman bahasa dan sastra daerah yang memperkaya bahasa dan sastra Indonesia merupakan perjalanan kultur yang terwujud dalam kebhinekaan.

Bambang mencontohkan, tegur sapa budaya dalam merajut kebhinekaan tercermin dalam salah satu puisi karya Chairil Anwar yang berjudul ‘Cerita Buat Dien Tamaela’.

Chairil Anwar yang seorang sastrawan asal Minang, Sumatera Barat, menulis puisi dengan bahasa Maluku. “Puisi itu seperti sebuah perjalanan kultur Chairil Anwar,” ujarnya dalam acara Bincang-Bincang Kebangsaan di Gedung D Kemendikbud, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Terkait pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra di sekolah, pakar sastra Suminto A Sayuti mengatakan, anak-anak harus bisa membedakan berbahasa dengan bersastra. Siswa tidak hanya belajar tentang teori, melainkan juga bagaimana terjun langsung untuk mendalami sastra dan menghasilkan suatu karya sastra.

“Anak-anak harus bisa langsung masuk ke sana (karya sastra), dan mempraktekkannya. Misalnya novel Ayat-Ayat Cinta karya Kang Habiburrahman El Shirazy. Di novel itu siswa bisa melihat adanya keragaman budaya Indonesia, adatnya, ada juga nilai-nilai lokalitas dan nasionalitas di situ. Jadi bukan lagi mengajarkan definisi novel adalah, atau plot adalah…,” katanya.

Untuk sistem pembelajaran di sekolah, Sayuti lalu memberikan saran agar pembelajaran berbahasa dan bersastra di sekolah bisa fokus kepada tiga hal, yaitu membaca, menulis, dan mengapresiasi karya sastra. Dengan melakukan apresiasi sastra, siswa bisa mendalami keragaman budaya yang terkandung melalui kegiatan literasi.

“Literasi Indonesia berbeda jika dilihat dari sisi kebudayaan. Model literasi yang dikembangkan harus yang berbasis nusantara,” tutur Sayuti.

Acara Bincang-Bincang Kebangsaan dalam Perspektif Kebahasaan dan Kesastraan mengambil tema “Merawat Kebhinekaan Melalui Bahasa dan Sastra”. Dalam acara tersebut hadir juga pembicara lain, yaitu Habiburrahman El Shirazy (sastrawan/novelis), Tedy K Sumantri (wartawan, Forum Bahasa Media Massa), dan Puji Santosa (peneliti senior dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud).

Di akhir diskusi, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Bahasa, Hurip Danu Ismadi, membacakan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil Bincang-Bincang Kebangsaan.

Beberapa kesimpulan itu antara lain, merawat kebhinekaan melalui bahasa dan sastra adalah suatu proses yang harus dijalankan terus menerus oleh berbagai pemangku kepentingan yang beragam.

“Penguatan pendidikan bahasa dan sastra harus diupayakan sebagai proses yang berangkat dari kebutuhan bangsa yang faktual, dan menunjukkan peran bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa,” ujarnya. (sak)

Lembaga Sensor Film (LSF) mendorong sineas di daerah membuat film-film berbasis lokal yang mengandung nilai sejarah dan budaya. Kemendikbud akan membantu pembuatan film-film tersebut bagi yang memenuhi kriteria.

Menurut Ketua Komisi III LSF Mukhlis Paeni film adalah media transformasi yang sangat cepat. Karenanya, harus dimanfaatkan untuk membuat suatu film dokumenter yang mengangkat tentang sejarah, budaya, dan kearifan lokal daerah.

“Ini dibiayai oleh Kemendikbud. Dan, sekarang ada 25 judul film yang disiapkan,” kata Mukhlis saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Penyerapan Kearifan Budaya Lokal yang digelar oleh LSF di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Seperti di Kalimantan Timur misalnya, Mukhlis percaya di daerah ini memiliki banyak sejarah yang bisa diangkat menjadi film. Ada sejarah kerajaan Hindu tertua dari abad 5 yakni Kutai.

Atau, kisah kepahlawanan Sultan Muhammad Idris, seorang pejuang dari Kalimantan Timur yang gugur di Sulawesi Selatan. “Kalau digali pasti ada kisah-kisah bernilai sejarah yang menarik,” kata Mukhlis seperti dikutip Republika.co.id.

Menurut Mukhlis, daerah yang sudah mengangkat banyak film bertema sejarah, budaya, dan kearifan lokal adalah Sulawesi Selatan. Di mana, dalam satu tahun, sineas di daerah ini bisa memproduksi sebanyak 12 film. Atau, di Jawa Timur yang bisa memproduksi sebanyak 80 film dalam setahun.

Menurut Mukhlis, film-film yang memenuhi kriteria itu akan dibeli Kemendikbud. Kemudian, bisa menjadi bahan ajar untuk konten lokal di daerah.

Anggota anggota Komisi I LSF, Sudama Dipawikarta menambahkan saat ini Pusat Pengembangan (Pusbang) Perfilman Kemendikbud sedang gencar-gencarnya membantu komunitas dalam memproduksi film. “Segera saja jika sudah memiliki bahan untuk diajukan ke Kemendikbud,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Samarinda, Henri Hermawan mengatakan, dia bersama dengan rumah produksinya sudah membuat 80 judul film dokumenter yang mengangkat kearifan lokal sejak 2010.

Namun, yang menjadi kendala adalah, film-filmnya itu tidak bisa ditayangkan ke siaran publik seperti TVRI daerah ataupun televisi swasta daerah. Ini karena belum mendapatkan tanda lulus sensor dari LSF.

Di mana, sebuah tayangan publik harus mendatkan tanda lulus sensor dari LSF. “Nah, saya patuh pada peraturan untuk ditayangkan ke publik harus ada lulus sensornya. Tapi apakah ini berarti saya harus ke Jakarta,” kata Henri.

Menanggapi hal itu, Mukhlis Paeni menjelaskan pihaknya memang sejak 2014 lalu tengah memproses pembentukan perwakilan LSF di daerah. Pada awalnya, ada 10 daerah yang akan dibentuk, termasuk Kalimantan Timur.

Namun, karena pada 2016 lalu ada pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, Kalimantan Timur ditunda. “Tapi saya yakin nanti pasti terbentuk perwakilan LSF Kalimantan Timur,”kata Mukhlis.

Dengan adanya perwakilan LSF daerah ini, lanjut Mukhlis, maka ada beberapa kemudahan yang didapat. Selain tidak perlu mengurus ke Jakarta, juga LSF setempat bisa lebih mengetahui karakter budaya setempat.

Sedangkan Sekretaris Komisi III LSF, Wahyu Tri Hartati, menyarankan, jika LSF daerah belum ada, sineas di daerah diminta untuk mencari mitra sebanyak-sebanyaknya agar bisa membantu pengurusan sensor LSF di Jakarta.

“Pemerintah daerah juga harus turun tangan membantu karya anak-anak daerah ini ke Jakarta ke tingkat nasional. Saya kira kita bisa bersinergi dengan baik. Dan kepada para pembuat film jangan pernah putus asa,” kata Wahyu. (ist)

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Kebudayaan telah memasuki tahap akhir, yaitu pembahasan antara tingkat II Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pemerintah melalui Panitia Kerja atau Panja. Sebagai masukan terhadap RUU Kebudayaan, Kemendikbud berpartisipasi di dalam Seminar Nasional Kebudayaan yang diselenggarakan di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Saat menghadiri Seminar Nasional RUU Kebudayaan, Direktur Jendreral Kebudayaan (Dirjenbud) Kemdikbud Hilmar Farid menggarisbawahi fokus perhatian dari pembahasan Seminar RUU Kebudayaan tersebut.

Pertama, persoalan terkait jati diri atau identitas, seperti anak-anak yang sudah tidak mengenal sejarahnya sendiri, kalangan muda yang tidak terlalu peduli terhadap tradisi, lebih senang mencontoh keadaan diluar.

“Kita sekarang di dalam in limbo, artinya yang dituju belum dicapai yang mau ditinggalkan sudah lewat, jadi kita berada ditengah-tengah ini mengambang saja, yang membuat kita tidak tahu arah mau kemana,” ujarnya seperti dirilis situs Kemdikbud.

Kemudian, kedua, segi ekonomi, lanjut Dirjen Hilmar, seperti kata Presiden RI dalam sidang bersama rektor-rektor Indonesia, kita ini susah sekali untuk menjadi negara industri yang hebat dalam manufaktur, teknologi tinggi dan lain sebagainya. Tetapi kalau dilihat seni budaya, kita ini mungkin tidak ada tandingannya, mungkin DNA kita ini adalah DNA kebudayaan.

Selanjutnya, ketiga, fokus mengenai ketahanan. “Jaman sekarang ini bukan sekedar perang senjata, perang sekarang adalah perang pengaruh dan pengaruh itu salah satu jalannya melalui kebudayaan. Jika dilihat sehari-hari, mengapa anak-anak sekarang pintar bahasa Korea?” jelasnya.

Menurutnya, fenomena tersebut terjadi karena kegemaran anak Indonesia untuk menonton Film Korea dibandingkan dengan film dengan bahasa daerahnya sendiri.

Ferdiansyah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, mengungkapkan harapan akan pembahasan RUU. DPR menurutnya mengharapkan bahwa UU ini dapat menyelesaikan permasalahan bangsa.

“Termasuk diantaranya adalah pedesaan, jika kita melihat, guyup di masyarakat desa juga mulai berkurang, seperti kegotong-royongan, kepedulian dan kepekaan antar sesama. Untuk itu kebudayaan menjadi daya tawaran cara untuk melalui saat genting ini, mudah-mudahan terselesaikan.” ungkapnya.

Semangat pembahasan RUU ini adalah untuk melaksanakan amanat Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yaitu mengenai peran Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Dirjen Hilmar berharap, usai disahkan, UU ini dapat mampu berinovasi berbasis pengetahuan dan identitas, adaptif tentang khas dalam menghadapi perubahan-perubahan, membangun komunitas lintas budaya, berpikir terbuka dan kritis, serta menumbuhkan jiwa kolaborasi.

“UU ini dibuat memang karena ada relevan dengan tujuan negara ini, sangat jelas di dalam alinea terakhir pembukaan UUD 1945; negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan tanah air, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut menjaga tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tutupnya. (sak)

SEKILAS terdengar unik mendengar nama Kitab, produk yang lahir dari tangan kreatif alumnus Universitas Ciputra, Lutfi Ariefiandi. Kitab, produk cindera mata berbahan dasar kayu jati.

Berbentuk kemasan berdesain elegan, berisikan benda yang berhubungan langsung dengan budaya Indonesia, seperti batik, wayang, dan topeng.

Uniknya, pengemasannya layaknya buku dan ketika pembeli membukanya di sisi kanan-kirinya dinding kemasan menyertakan kisah atau cerita dan petunjuk tentang produk yang terdapat di dalam kemasan.

Lutfi seperti dikutip Tribunnews menuturkan, redaksi (penjelasan) yang dimuat di dalam kemasan Kitab berisi tentang beberapa hal yang berhubungan langsung dengan sejarah maupun filosofi dari produk yang dimuat. Hal tersebut merupakan instrumen edukasi budaya yang melekat pada produk Kitab.

“Kami tidak sembarangan dalam menuliskan redaksi, bahkan untuk penulisan sejarah wayang Arjuna saja kami menggunakan translator bahasa Inggris berbayar karena memang konsepnya ada redaksi bahasa Inggris dan bahasa Jawa standarnya,” terang Lutfi saat ditemui di Kantor Kitab, Jalan Ngagel Jaya Selatan I/26 Surabaya.

Lutfi menambahkan alasan diberi nama Kitab sendiri karena secara harfiah “kitab” merupakan sesuatu yang memuat tentang informasi ataupun pengetahuan. “Ya dan juga saat kita menyebutkan kitab secara terbalik akan menjadi batik, salah satu warisan budaya indonesia,” tambahnya.

Dalam proses produksi Kitab dibantu tenaga ahli, yakni perajin wayang tiga hingga lima orang dan perajin rakit sebanyak lima hingga tujuh orang. Dengan jumlah perajin tersebut, mereka mampu membuat Kitab sebanyak 50 hingga 100 buah.

Sekarang Kitab tidak hanya berisi wayang, namun juga ada batik, dan topeng. Untuk satu unit Kitab dibanderol harga fantastis Rp 670.000.

Menawarkan konsep unik dan cemerlang, tidak heran bila konsumen penikmat Kitab adalah kalangan menengah atas dan sebagian besar adalah bule. Lutfi menambahkan, produk Kitab biasa dijadikan suvenir untuk tamu-tamu penting di kedutaan besar. (ist)

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan berencana membentuk 19 Rumah Budaya Indonesia (RBI) di sejumlah negara pada tahun ini.

Adapun, negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, Belanda, Filipina, dan China. Program ini merupakan lanjutan dari 10 unit RBI yang sudah terbentuk di 10 negara berbeda.

“Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 5 miliar untuk membangun RBI itu. Untuk tahun lalu, anggaran sedikit lebih besar yakni Rp 10 miliar. Kami mengharapkan RBI bisa menjadi acuan informasi warga negara lain mengenai Indonesia,” kata Pejabat Fungsional Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud Wahyu Warsita kepada Bisnis.com.

Sebagai embrio RBI, Kemendikbud mulai merintis Indonesia Corner dengan alternatif lokasi di KBRI/KJRI setempat, universitas dan sekolah. Nantinya, masyarakat setempat akan disuguhkan beragam informasi mengenai Indonesia mulai dari koleksi buku bacaan, pemutaraan film, festival budaya, dan festival kuliner.

Setidaknya pada tahun ini, Kemendikbud memprioritaskan target tujuan diplomasi budaya ke 46 negara. Diplomasi budaya tersebut akan diupayakan melalui pembentukan RBI, kerja sama internasional, pengiriman misi budaya, dan keikutsertaan delegasi RI ke Festival Europalia Indonesia.

Menurutnya, diplomasi budaya tersebut merupakan salah satu cara pemerintah untuk memperkuat citra Indonesia, menjalin jejaring budaya, tukar menukar informasi mengenai budaya dengan negara lain, dan branding mengenai potensi pariwisata Indonesia.

Tak hanya itu, diplomasi budaya itu akan diperkuat dengan penempatan guru Bahasa Indonesia untuk mengajarkan Bahasa Indonesia secara gratis kepada masyarakat setempat.

“Di beberapa negara, misalnya Afghanistan sudah ada permintaan mengenai Indonesia Corner. Belum bisa segera kami layani karena keterbatasan soal administrasi dan anggaran,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kemendikbud akan menindaklanjuti sejumlah kesepakatan, perjanjian, dan dan letter of intent yang sudah diteken pemerintah dengan negara mitra.

Sampai dengan Desember 2016, terdapat 57 negara mitra Indonesia terkait perjanjian kebudayaan dengan komposisi Asia Pasifik dan Afrika (28 negara), serta Amerika dan Eropa (29 negara). (ist)

Keinginan terus aktif menggelar pameran seni rupa dengan mengangkat tema lokal sebagai langkah mempertahankan identitas kota yang lekat dengan tradisi, serta memupuk kepedulian untuk turut serta melestarikan peninggalan sejarah, mendorong 10 seniman Pasuruan dalam komunitas Bolo Kulon membuat lukisan bertema ‘Meniti Pawitra’.

‘Meniti Pawitra’ merupakan event ketiga dari rangkaian proyek bernama ‘Pasuruan Berkisah #3’, yang digagas Komunitas Bolo Kulon sebagai upaya memperkenalkan kota Pasuruan melalui karya seni.

Berbeda dengan ‘Pasuruan Berkisah #1’ (2014) maupun ‘Pasuruan Berkisah #2’ (2015) dimana para perupa bebas merespon kota, maka pada ‘Pasuruan Berkisah #3’ ini para perupa ditantang menerjemahkan Gunung Penanggungan, dahulu bernama Gunung Pawitra ke dalam karya seni.

Gunung Penanggungan yang merupakan salah satu gunung suci di Jawa dan memiliki ratusan peninggalan purbakala penegas adanya akulturasi budaya antara Jawa Kuno, Hindu-Budha, dan Islam dirasa mempunyai daya tarik yang kuat untuk diangkat.

Seperti terlihat pada karya Agung Prabowo, menampilkan karya lukis relief Gunung Penanggungan yang dibuat bersusun dan diberi judul ‘Under Contruction of Pawitra’ bercerita tentang sebuah gunung yang menyimpan banyak bukti mengenai tingginya peradaban dan etos kerja leluhur di Nusantara yang kini seolah telah pudar.

Begitu pula halnya dengan ‘Para Rsi’ karya Hafidz Ramadhan S, yang memvisualisasikan jejeran para Rsi atau kaum pertapa yang mengasingkan diri dari dunia ramai di lereng–lereng bukit gunung Pawitra gunung yang dianggap suci dan merupakan sumber kebaikan.

Tak kalah menarik karya berjudul ‘iSelfie’, karya dari Nofi Sucipto, sebuah petualangan kekinian dalam menyampaikan adanya gunung pawitra melalui foto diri.

Seniman lain yang turut melengkapi 20 karya adalah Achmad Toriq, Afif AF, Hasan Saifudin, Karyono, M. Medik, Toni Ja’far dan Yunizar Mursy.

Menghasilkan karya seni rupa dengan melibatkan kondisi sekitar sebagai materi karya merupakan cikal bakal hadirnya komunitas Bolo Kulon. Komunitas Bolo Kulon merupakan basis seni rupa yang terletak pada Pasuruan bagian Barat.

“Tercapainya interaksi antara karya dan pengunjung atau apresiator adalah inti dari pameran ini, dengan menghadirkan pengetahuan dan sudut pandang menjadi tawaran komunitas Bolo Kulon” ungkap Agung Prabowo selaku Ketua Komunitas Bolo Kulon kepada media saat pameran beberapa waktu lalu di Galeri Seni House of Sampoerna, Surabaya. (sak)