Lukisan Raja Kediri, Sri Jayabhaya. Foto: Eventzero.org.
Ditengah carut marutnya kondisi tata negara Indonesia di tahun 2016 ini, tidak ada salahnya kita sedikit menengok ke belakang jauh sebelum Indonesia berdiri tepatnya pada tahun 1135-1159 dimana pada saat itu berkuasa seorang raja yang memiliki filosofi hidup dan mampu membawa jaman keemasan Kerajaan Kediri dengan gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa atau yang sering kita kenal dengan nama Sri Jayabhaya.
Raja keempat Kerajaan Kediri tersebut tidak hanya piawai dalam memperluas wilayah kerajaan Kadiri hingga Kalimantan dan Ternate, Sulawesi, namun dalam beberapa peninggalan sejarah Nusantara seperti Prasasti Ngantang (1135), Prasasti Talan (1136), dan Kakawin Bharatayuddha (1157), disebutkan bahwa Sri Jayabhaya juga memiliki sebuah pesan kepada generasi penerus bangsa dikemudian hari yang terkenal dengan istilah Ramalan Jayabhaya.
Salah satu Ramalan Jayabhaya yang terkenal adalah tentang adanya Jaman Edan yang cuplikannya berbunyi :
“….pancen wolak-waliking jaman amenangi jaman edan ora edan ora kumanan sing waras padha nggagas wong tani padha ditaleni wong dora padha ura-ura beja-bejane sing lali, isih beja kang eling lan waspadha….”
Bait sajak diatas disebutkan bahwa kelak akan ada perputaran jaman dimana jaman tersebut oleh Sri Jayabhaya disebut dengan jaman edan (jaman gila).
Dalam bait ke-142 dari total 173 bait ramalan tersebut dijelaskan siapa saja yang tiba gilirannya hidup dalam jaman edan tersebut dan tidak mengikuti kegilaan jaman maka tidak akan kebagian. Kondisi jaman edan tersebut tampak pada baris berikutnya dimana para pemikir yang sehat akalnya akan sedih hatinya, karena para petani diikat, sementara para penjahat bebas berkeliaran dimana-mana.
Namun Sri Jayabhaya melanjutkan dengan sebuah pesan kepada generasi anak cucunya atas kondisi tersebut pada baris selanjutnya, bahwa kelak siapa saja yang hidup di jaman ini, se-beruntung-nya orang yang lupa masih lebih beruntung orang yang ingat dan waspada.
Secara mendalam pemaknaan Ramalan Jayabhaya tersebut dapat dijelaskan, jika keadaan jaman sudah kacau dan hanya sedikit orang yang memegang teguh kebenaran, maka jadilah orang yang selalu ingat dan selalu waspada pada hadirnya perubahan zaman itu. Niscaya ketika kita selalu ingat dan waspada, kita akan dihindarkan dari keterpurukan periode jaman edan.
Bagi sebagian orang yang hidup dengan menjunjung falsafah tersebut, mereka meyakini akan terhindarkan dari bencana karena pada esensinya manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak.
Seperti pesan dari Maryani Gatot Subroto, pegiat macapat Kabupaten Blitar, kepada timurjawa.com. “Kita sebagai sebuah bangsa harus kembali menguri-uri falsafah hidup para leluhur kita, karena hanya dengan itu kita bisa mencetak kejayaan sebuah bangsa kembali, terlepas apakah itu terjadi di jaman edan atau jaman-jaman yang lain,” ujarnya.
Masih banyak lagi Ramalan Jayabhaya yang harus kita jadikan sebagai falsafah hidup. Tidak ada salahnya untuk mulai menggali kembali warisan leluhur khususnya falsafah hidup yang memang dipersiapkan para leluhur untuk kita, generasi anak cucunya. (rba)
Resi di Patirtan Jolotundo. Ilustrasi: Sketsa Nonot Sukrasmono.
AIRLANGGA (990 -1049) atau sering pula ditulis Erlangga, adalah pendiri Kerajaan Kahuripan. Airlangga yang diartikan sebagai “Air yang melompat” memerintah 1009-1042. Sebagai seorang raja, ayahnya bernama Udayana, raja Kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa. Ibunya bernama Mahendradatta, seorang putri Wangsa Isyana dari Kerajaan Medang.
Airlangga memiliki dua orang adik, yaitu Marakata (jadi raja Bali sepeninggal ayah mereka) dan Anak Wungsu (naik takhta sepeninggal Marakata). Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Airlangga mengaku keturunan Mpu Sindok dari Wangsa Isyana dari Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah.
Airlangga menikah dengan putri pamannya Dharmawangsa Teguh (saudara Mahendradatta) di Wwatan, ibu kota Kerajaan Medang (sekarang sekitar Maospati, Magetan, Jawa Timur). Ketika pesta pernikahan sedang berlangsung, tiba-tiba kota Wwatan diserbu Raja Wurawari yang berasal dari Lwaram (sekarang Desa Ngloram, Cepu, Blora, Jawa Tengah), yang merupakan sekutu Kerajaan Sriwijaya.
Kejadian tersebut tercatat dalam Prasasti Pucangan (atau Calcutta Stone). Pembacaan Kern atas prasasti tersebut, yang juga dikuatkan oleh de Casparis, menyebutkan bahwa penyerangan tersebut terjadi tahun 928 Saka, atau sekitar 1006/7.
Dalam serangan itu, Dharmawangsa Teguh tewas, sedangkan Airlangga lolos ke hutan pegunungan ditemani pembantunya yang bernama Mpu Narotama. Saat itu ia berusia 16 tahun. Salah satu bukti petilasan Airlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Made, Kudu, Jombang, Jawa Timur.
Setelah tiga tahun hidup di hutan, Airlangga didatangi utusan rakyat yang memintanya membangun kembali Kerajaan Medang. Mengingat kota Wwatan sudah hancur, Airlangga pun membangun ibukota baru bernama Watan Mas yang diperkirakan berada di Kecamatan Ngoro, Mojokerto, dekat Gunung Penanggungan yang memiliki kemiripan nama dengan salah satu desa di kecamatan tersebut yaitu desa Wotan Mas.
Ketika Airlangga naik takhta tahun 1009 itu, wilayah kerajaannya hanya meliputi Sidoarjo dan Pasuruan saja, karena sepeninggal Dharmawangsa Teguh, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Pada tahun 1023, Kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh besar Wangsa Isyana dikalahkan Rajendra Coladewa, Raja Colamandala dari India.
Hal ini membuat Airlangga lebih leluasa mempersiapkan diri untuk menaklukkan Pulau Jawa. Sejak tahun 1025, Airlangga memperluas kekuasaan dan pengaruhnya seiring dengan melemahnya Sriwijaya.
Kerajaan yang baru dengan pusatnya di Kahuripan, Sidoarjo ini, wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting untuk pertama kalinya.
Airlangga juga memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah, bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Menurut prasasti Pamwatan (1042), pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha (daerah Kediri sekarang).
Gunung Penanggungan
Gunung Penanggungan yang nama aslinya Gunung Pawitra terletak antara Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, dan sisi utaranya berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo tempat Kerajaan Kahuripan. Gunung Penanggungan adalah satu–satunya gunung yang menyimpan paling banyak bukti–bukti arkeologi tentang sejarah Indonesia dimasa lampau.
Percandian, patung–patung dan artefak yang dibangun mulai abad VIII dijaman Mpu Sendok dan Airlangga (Kerajaan Medang dan Kahuripan) sampai dengan akhir abad 16 (Kerajaan Majapahit akhir).
Menurut Budayawan, Gatot Hatoyo, pengertian Pawitra, Tirta Pawitra/Tirta Oerwita/Tirta Amerta atau Air Suci adalah ilmu pengetahuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gunung Pawitra adalah tempat menimba ilmu pengetahuan karena pada masa itu, ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang suci.
Kehidupan belajar mengajar di Gunung Penanggungan, menyatu dengan pola hidup sehat di gunung, sekaligus melatih konsentrasi kepekaan indra dan inilah yang dimaksud dengan Pertapa.
Airlangga, yang menurut Prasasti Pamwatan bertahun 964 saka (1042 Masehi), lengkapnya: SRI MAHARAJA SRI LAKESWARA DHARMAWANGSA ERLANGGA ANANTAWIKRAMA UTTUNGADEWA, setelah wafat diabadikan dalam bentuk patung Bathara Guru dan ditempatkan di Patirtan Jolotundo serta di Partitan Belahan, sebagaimana bunyi Prasasti Pasar Legi yang bertarekh 965 Saka (1043 Masehi) nama lengkapnya: PADUKA MPUNGKU BHATTARA GURU SANG PINAKA CANTRANTING BHAWANA.
Dari panel–panel relief yang terpampang di banyak percandian yang umumnya berupa sinopsis yang sebagian menggambarkan tentang Murwakala, dapat ditarik kesimpulan bahwa Maharaja Airlangga setelah lengser keprabon (purna tugas), memilih sebagai pendidik / pengajar, sebagai Guru Besar / Maha Guru atau Bathara Guru.
Sebutan Bathara Guru adalah nama sesosok mahadewa dalam beberapa mitologi Jawa (masyarakat Jawa). Namun, para peneliti bangsa barat sering mengidentikan Bathara Guru dengan Wisnu atau Maha Siwa yang merupakan faham India.
Berikut situs (percandian) disekitar Gunung Penanggungan, antara lain : Patirtan Jolotundo, Candi Selokelir, Candi Gapura Jedong, Candi Kendalisodo, Candi Belahan, dan sebagainya. Hingga saat ini BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Trowulan Mojokerto mencatat 80 situs percandian.
Dan penemuan terus menerus bertambah hingga mencapai hampir 200-an dan bahkan masyarakat lokal banyak yang menyatakan tidak kurang dari 300-an situs ditemukan. Termasuk di kaki dan lembah Gunung Penanggungan.
Pada tahun 1042 Airlangga turun tahta menjadi resi atau pertapa. Menurut Serat Calon Arang, ia kemudian bergelar Resi Erlangga Jatiningrat, sedangkan menurut Babad Tanah Jawi ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah Prasasti Gandhakuti (1042) yang menyebut gelar Airlangga adalah Resi Aji Paduka Mpungku Sang Pinaka Catraning Bhuwana.
Dalam kamus bahasa Indonesia, Resi dapat diartikan sebagai petapa (pencari ilmu) atau orang suci. Dalam pemaknaan atas kata, maka nampak memiliki hubungan yang erat dengan arti dari kata PAWITRA yang berarti air suci atau yang dapat dimaknai sebagai ilmu pengetahuan pada masa itu.
Maka, Gunung Penanggungan (Pawitra) merupakan tempat ilmu pengetahuan (kampus) dimana seseorang menimba ilmu. Gunung Penanggungan diartikan sebagai “tempat mencari ilmu” atau “Pertapaan” bagi “petapa” (Pencari Ilmu) .
Menurut Serat Calon Arang, terceritakan bahwa Prabu Airlangga memiliki seorang guru yang bernama Mpu Bharada. Dan jika Gunung Penanggungan adalah kampus atau tempat belajar, maka Prabu Airlangga pun pernah belajar (meguru) pada Mpu Bharada di (kampus) Gunung Penanggungan.
Artinya, Gunung Pawitra atau yang sekarang disebut dengan Gunung Penanggungan, dapat diduga adalah tempat belajar para Mpu, Resi, atau apapun gelar-gelar terhormat/ bangsawan pada saat itu untuk menimba ilmu.
Perlu juga diketahui bahwa di area Gunung Penanggungan terdapat banyak gua-gua atau situs yang lebih mirip dengan tempat peristirahatan (bertapa) yang dapat pula dimaknai (identik ) dengan asrama bagi para mahasiswa pada jamannya.
Namun jika dikaitkan dengan predikat yang disandang Raja Airlangga dan simbol-simbol yang ada di relief-relief situs di Gunung Penaggungan, bahwa Prabu Airlangga adalah Maha Guru/ Resi yang setelah masa jabatannya usai, menetap serta wafat di Gunung Penanggungan.
Tidak diketahui pasti kapan Airlangga wafat. Prasasti Sumengka (1059) peninggalan Kerajaan Janggala hanya menyebutkan, Resi Aji Paduka Mpungku dimakamkan di tirtha atau patirtan.
Seperti yang diterangkan dimuka Prabu Airlangga setelah wafat diabadikan dalam bentuk patung Bathara Guru yang berada di Patirtan Jolotundo (sisi barat Gunung Penanggungan) dan di Candi Belahan (Sumber Tetek) sebelah timur Gunung Penanggungan, dimana hingga saat ini kedua tempat tersebut ramai dikunjungi para wisatawan. (ony)
Mbah Supalil bersama Gong Kyai Pradah saat jamasan di alun-alun Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Foto: Blitarkab.go.id.
DALAM memperingati milad atau hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal atau bulan Mulud dalam penanggalan Jawa, selalu dilaksanakan beberapa tradisi Islam-Jawa di beberapa wilayah di Indonesia.
Tradisi-tradisi yang disebut Muludan tersebut sudah dimulai sejak zaman masuknya Islam di Pulau Jawa melalui ajaran Walisongo yang menyampaikan dakwah Islam melalui akulturasi budaya hingga menjadikan agama Islam mayoritas di Jawa dan Indonesia saat ini.
Salah satu tradisi hasil akulturasi tersebut yang menjadi perhatian dalam perayaan Muludan adalah adanya Jamasan Gong Kyai Pradah di Kabupaten Blitar yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya di alun-alun Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar.
Wilayah yang juga disebut sebagai Lodoyo ini selalu ramai dikunjungi ribuan pengunjung setiap tahunnya untuk berebut berkah air jamasan atau air siraman yang digunakan untuk memandikan Gong Kyai Pradah. Air ini dipercaya dapat menyembuhkan segala macam penyakit serta dapat menjadikan seseorang awet muda. Namun tidak sedikit dari mereka sekedar hadir untuk melihat ritual yang dilaksanakan satu tahun sekali ini.
Gong Kyai Pradah
Kyai Pradah atau yang juga disebut Kyai Bicak merupakan sebuah pusaka peninggalan Sunan Amangkurat Mas (Pangeran Prabu) dari Kartasura. Kedatangan Pangeran Prabu ke wilayah Lodoyo, Blitar karena menjalani hukuman pengasingan dari ayahandanya, Pakubuwana I. Pada saat itu wilayah Lodoyo masih merupakan hutan lebat yang angker. Ia membawa serta pusaka berupa Gong (Kempul Limo) tersebut, sebagai alat penawar keadaan daerah yang angker ini.
Pangeran Prabu mulai membangun peradaban disana, sehingga berangsur-angsur tempat itu mulai dipadati penduduk. Namun Pangeran Prabu tidak lama menetap disitu, karena kesedihan hatinya belum dapat disembuhkan akibat pengasingan. Untuk menghilangkan kesedihannya itu ia berpendapat bahwa hanya Tuhan-lah kiranya yang bisa menyembuhkannya.
Dalam rangka mencari petunjuk Tuhan, Pangeran Prabu meninggalkan Pusaka Kyai Bicak di Desa Kebonsari dan berpesan kepada masyarakat agar selalu memandikan pusaka peninggalannya tersebut setiap 12 Rabiul Awal yang juga bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Penamaan “Kyai Pradah” didapat dari cerita tentang kedatangan segerombolan harimau saat gong pusaka itu ditabuh tujuh kali oleh abdi kinasih Pangeran Prabu yaitu Ki Amat Tariman. Konon Ki Amat Tariman sempat terpisah dari Pangeran Prabu di belantara, kemudian ia menabuh gong sebanyak tujuh kali supaya Sang Prabu dapat mendengar dan menemukannya.
Alih-alih datangnya Sang Prabu, justru segerombolan harimau yang datang. Namun harimau-harimau justru menjaga Ki Amat Tariman. Oleh karena itu pusaka yang awalnya bernama Kyai Bicak ini disebut sebagai “Kyai Macan” atau “Mbah Pradhah”. Hingga kini pesan Pangeran Prabu agar memandikan pusaka tersebut tepat pada Muludan tetap dilaksaanakan.
Menurut Mbah Supalil, Juru Kunci Gong Kyai Pradah, menyatakan acara ini harus rutin dijalankan supaya semua warga selamat dan sejahtera. “Pernah sekitar tahun 1992, waktu itu wedono (pembantu pimpinan wilayah tingkat II Kabupaten, Red) yang menjabat tidak begitu peduli dengan tradisi masyarakat disini. Kyai Pradah tidak dijamasi. Malamnya saya melihat ada bayangan putih menyerupai macan (harimau) keluar dari gedung pakuncen (tempat menyimpan gong). Macan itu meloncat keluar lalu lari ke arah Timur,” terang pria yang berusia 89 tahun ini.
“Entah kebetulan atau tidak, esok pagi, warga Desa Gondanglegi yang letaknya di timur Alun-Alun Lodoyo melaporkan, kambing ternak mereka banyak yang mati secara bersamaan,” imbuh sesepuh yang akrab dipanggil Mbah Palil ini.
Jamasan Kyai Pradah
Dalam proses ritual yang dilaksanakan pada 13 Desember 2016, Gong Kyai Pradah dikeluarkan dari tempatnya. Yakni, sebuah pesangrahan yang ada di samping kanan lapangan.
Tak sembarangan orang boleh mengeluarkan Gong itu, kecuali juru kuncinya, Mbah Supalil. Saat mengeluarkannya, sang juru kunci dikawal puluhan orang baik laki-laki atau perempuan yang berpakaian serba hitam, dengan membawa bunga setaman. Termasuk juga diiringi musik gamelan, sehingga menambah suasana jadi kian sakral. Selanjutnya, Gong itu gendong oleh Mbah Supalil, dan diarak mengelilingi lapangan.
Untuk membawa Gong itu, tak mudah karena harus melewati kerumunan warga. Apalagi, warga berebut ingin menyentuhnya karena diyakini bisa membawa berkah atau keselamatan apabila bisa menyentuh Gong tersebut. Selanjutnya, Gong itu diserahkan Bupati Blitar Rijanto, yang sudah menunggu di atas panggung. Oleh Rijanto, Gong itu dimandikan dengan disiram air bunga tujuh setaman.
Menariknya, saat berlangsung proses memandikan Gong itu, warga berebut ke depan panggung, untuk mendapatkan air bekas dipakai memandikan Gong tersebut. Tak pelak, air yang jatuh dari atas panggung itu diperebutkan untuk membasuh muka atau membersihkan tubuhnya, sampai ada yang meminumnya.
“Tolong disaksikan, sehabis dimandikan, Gong ini saya pukul tujuh kali. Terus, dijawab sae (baik) atau awon (buruk) disetiap pukulan itu,” teriak Rijanto.
Meski tanpa dikomando, setiap pukulan itu dijawab baik oleh warga dengan serentak hingga tujuh kali pukulan. “Alhamdulillah, semoga baik semua. Baik rezekinya, baik kesehatan, baik ibadahnya,” ucap Rijanto sehabis memukul gong itu sebanyak tujuh kali.
Menurur Rijanto, ritual ini diharapkan jadi salah satu destinasi atau tujuan wisata di Kabupaten Blitar. Buktinya, yang datang tak hanya warga setempat namun warga dari luar kota. “Di samping itu, warga setempat bisa mendapatkan berkah, dengan berjualan makanan atau mainan. Termasuk, membuka lahan parker,” katanya.
Dilanjutkannya, dari tahun ke tahun prosesi jamasan menjadi lebih baik. bila tahun-tahun sebelumnya, warga dari luar kota datang dan bermalam sembarang tempat. Saat ini mereka sudah tinggal di rumah warga. “Hal ini merupakan wujud kesiapan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mempersiapkan diri menyongsong era ekonomi kreatif berbasis tradisi dan budaya,” pungkas Rijanto. (rba)
Prasasti Pohsarang alias Prasasti Lucem di Sungai Kedak, Desa Pohsarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Foto: Jawatimuran.net.
NAMA prasasti pastinya sudah populer, terutama bila dihubungkan dengan peresmian proyek-proyek pembangunan. Pejabat negara semisal presiden ataupun menteri, sering kali membubuhkan tanda tangan pada prasasti batu. Pada zaman sekarang, peresmian suatu proyek pembangunan memang hampir selalu dilengkapi dengan penandatanganan prasasti.
Tradisi menuliskan prasasti berasal dari masa lampau. Penemuan prasasti merupakan bukti paling awal adanya tradisi tulis di Nusantara. Sebelum dikenalnya prasasti, masyarakat Nusantara hidup dalam masa prasejarah.
Djulianto Susantio dari Majalah Arkeologi Indonesia menyebutkan sejauh ini, tulisan tertua terpahat pada prasasti yupa yang ditemukan di Kalimantan Timur. Prasasti itu ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Sansekerta, yang merupakan pengaruh kebudayaan India.
Kata prasasti berasal dari bahasa Sansekerta, arti harfiahnya adalah ’puji-pujian’. Secara luas prasasti dapat diartikan sebagai ’piagam, maklumat, surat keputusan, undang-undang, dan tulisan’.
Prasasti terbanyak berasal dari masa klasik sejarah kuno Indonesia, yakni abad ke-5 hingga ke-15 Masehi. Sejumlah prasasti ditulis pada masa sesudahnya. Prasasti beraksara Arab, Latin, bahkan Mandarin juga banyak terdapat di Nusantara.
Hari Jadi
Prasasti merupakan sumber tertulis yang dipandang paling penting karena di dalamnya terkandung unsur-unsur penanggalan. Selain itu, prasasti menyebutkan nama pejabat dan alasan mengapa prasasti tersebut dikeluarkan. “Makanya prasasti dari masa lampau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekarang, salah satunya untuk menentukan hari jadi sebuah kota,” tulis Djulianto di blognya Hurahura.wordpress.com.
Hari jadi kota Kediri di Jawa Timur, misalnya, ditetapkan 25 Maret. Hal itu sudah kesepakatan akhir yang ditandai dengan rapat DPRD setempat. Tentu pemilihannya tidak dilakukan sembarangan. Ahli epigrafi (ilmu yang mempelajari aksara dan bahasa kuno) MM Soekarto K Atmodjo lah yang menganalisisnya berdasarkan Prasasti Harinjing A.
Prasasti Harinjing terbuat dari batu, ditemukan di perkebunan Sukabumi di Pare, Kediri. Kini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional dengan nomor inventaris D 173. Tulisan pada prasasti menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno.
Intinya menyebutkan bahwa pada 11 Suklapaksa bulan Caitra tahun 726 Saka (identik dengan 25 Maret 804 Masehi), para pendeta di daerah Culangi memperoleh hak sima atas daerah mereka karena telah berjasa membuat saluran sungai bernama Harinjing.
Dari uraian lainnya Soekarto menyimpulkan bahwa Kediri berasal dari kata ”diri” yang berarti ”adeg” (berdiri), lantas mendapat awalan ka yang dalam bahasa Jawa kuno berarti ”menjadi raja”. Selanjutnya terjadi perubahan toponim dari Kadiri menjadi Kediri.
Hari jadi Kabupaten Blitar, bersumber dari Prasasti Balitar I yang bertarikh 5 Agustus 1324. Dasarnya adalah pembacaan JLA Brandes, yang antara lain menyebutkan Balitar dijadikan daerah swatantra di bawah naungan Kerajaan Majapahit.
Di sini pun terjadi perubahan toponimi dari Balitar menjadi Blitar. Hingga kini tidak kurang belasan kota berhasil ditentukan hari jadinya berdasarkan pembacaan terhadap prasasti.
Aus dan Rusak
Umumnya prasasti terbuat dari berbagai jenis bahan yang tahan lama, seperti batu dan logam. Hanya beberapa prasasti dituliskan pada lontar, itu pun mengundang perdebatan, yakni masuk koleksi epigrafi ataukah koleksi filologi (ilmu yang mempelajari naskah kuno).
Dari ketiga jenis bahan, lontar adalah materi yang tidak dapat bertahan lama. Meskipun begitu, batu dan logam juga tetap tidak dapat melawan kuasa alam. Panas, hujan, dan angin ditambah faktor lain, seperti kotoran hewan dan getaran, merupakan musuh prasasti yang sulit dihindari.
Apalagi banyak prasasti masih terdapat di tempat aslinya, umumnya di wilayah terpencil, bukit, atau pegunungan. Kalaupun sedikit mendapat perlindungan, itu karena sudah diberi cungkup.
Di mata ilmuwan, prasasti sering kali dianggap dokumen yang menginformasikan anugerah raja. Seperti halnya dokumen pada masa sekarang, zaman dulu prasasti juga dibuatkan salinan atau tembusan.
Dokumen asli yang berupa prasasti batu, didirikan dekat tempat atau desa yang menerima anugerah raja. Sementara salinannya yang berupa prasasti logam atau prasasti lontar, disimpan oleh orang yang berkepentingan dan dalam keraton sebagai arsip.
Batu yang digunakan untuk memahat prasasti, kebanyakan batu andesit. Batu sungai ini tergolong tahan lama, sebagaimana tercermin dari bangunan-bangunan candi. Namun untuk wilayah geografis tertentu, prasasti terpahat dari batu kapur atau batu karang.
Batuan jenis ini tergolong lebih lunak dibandingkan batu andesit. Prasasti yang aus diketahui memakai jenis batuan ini. Pada prasasti tersebut jelas adanya tanda-tanda aksara, namun karena fisiknya aus, aksaranya menjadi tidak terbaca.
Tidak dimungkiri selama perjalanan waktu ratusan tahun, banyak prasasti batu terkubur abu vulkanik gunung berapi, pasir, dan tanah. Maka dari itu banyak prasasti kuno ditemukan secara tidak disengaja.
Misalnya oleh petani ketika sedang mencangkul tanah di sawah, oleh tukang batu ketika sedang menggali pondasi rumah, dan oleh masyarakat awam lainnya ketika sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Itulah sebabnya kondisi prasasti sering kali rusak atau gompal, mungkin terbentur cangkul atau benda keras lainnya.
Umumnya mereka tidak tahu bahwa benda yang ditemukan itu adalah batu kuno yang mengandung tulisan. Tidak usah heran kalau keberadaan prasasti hampir selalu diabaikan masyarakat awam.
Mereka membiarkan batu kuno itu tergeletak di tengah sawah atau dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, antara lain menjadi batu asah dan papan cuci pakaian. Bahkan, sejumlah prasasti sudah dipecah-pecah penduduk menjadi pengganjal pintu, tempat memasak, dan penguat tiang rumah.
Khusus prasasti di Jawa Timur, terutama dari zaman raja Airlangga, kebanyakan terbuat dari batu yang agak rapuh. Karena berbahan semacam batu pasir, maka pahatan tulisannya semakin lama semakin tipis. Museum Tulungagung banyak memiliki koleksi prasasti seperti ini. Semoga tidak terbengkalai.(ist)
Festival Kuwung 2016, yang menampilkan kerukunan etnis di Banyuwangi Foto: Humas Pemkab Banyuwangi.
Banyuwangi akan punya atraksi wisata baru. Mulai Januari 2017, setiap wisatawan yang datang ke Banyuwangi bisa menyaksikan pertunjukan budaya setiap hari di tengah kota Banyuwangi. Hal ini disampaikan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas usai melakukan rapat dengan para Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) awal Desember.
Anas mengatakan, selama ini Banyuwangi telah memiliki even sepanjang tahun yang berisi berbagai pertunjukan seni dan budaya yang terangkum dalam Banyuwangi Festival.
“Kami mendapatkan masukan, banyak wisatawan yang ingin melihat pertunjukan kesenian Banyuwangi kok masih susah. Maka mulai bulan Januari besok kita mulai menggelar pertunjukan seni dan budaya lokal setiap hari,” kata Anas seperti dirilis Humas Pemkab Banyuwangi.
Anas melanjutkan, pertunjukan tersebut nantinya akan menampilkan berbagai kesenian dan budaya lokal yang dimiliki oleh Banyuwangi. Tidak hanya tarian Gandrung tapi juga semua seni lokal yang ada di desa-desa.
“Semua kesenian lokal berarti tidak hanya Gandrung. Nanti akan ditampilkan secara bergantian berbagai jenis seni budaya daerah di Jalan Ahmad Yani, tapi tetap ada tari Gandrung mungkin sebagai pembuka. Jadi mau malam minggu atau kapan pun wisatawan misalnya turis asing backpacker mau lihat pertunjukan seni bisa disitu,” tutur Anas.
Selain menjadi atraksi wisata, pertunjukan seni yang digelar setiap hari ini akan menjadi ajang unjuk kebolehan para siswa sekolah se Banyuwangi. Karena mereka inilah yang akan dilibatkan sebagai pengisi pertunjukan seni dan budaya daerah.
“Selama ini di Banyuwangi Festival tidak semua siswa sekolah bisa ikut tampil biasanya hanya siswa-siswa dari kota saja. Tapi untuk kali ini kita akan libatkan siswa dari desa-desa. Misalnya dari Bangorejo bisa menampilkan kesenian barong-barongan yang ada di desanya. Pertunjukannya nanti tidak perlu lama mungkin satu jam setengah cukup, yang penting rutin, ” pungkas Anas. (sak)
Lukisan rekaan tentang kegiatan di pelabuhan di masa silam. Foto: ist.
SETIAP daerah yang berstatus sima adalah sebuah desa yang sudah menjadi bagian penting dalam tata kelolah ekonomi sebuah kerajaan. Di wilayah Timur Jawa, terlebih pada masa Pemerintahan awal Kerajaan Majapahit yakni Raden Wijaya yang menggantikan Pemerintahan Kertanegara sebagai raja terakhir Singosari, pembenahan tata pemerintahan berbanding lurus dengan tata kelolah ekonomi.
Nagarakertagama yang lebih dikenal dengan Desawarnana karangan Mpu Prapanca mencatat perjalanan Raja Hayam Wuruk (1359 M), termasuk Pararaton (anonim) memiliki kerterdekatan bahasan tentang alur sejarah Singosari-Majapahit, menyebut desa (sima) yang berhubungan dengan raja dan aktifitas politiknya.
Dalam hal ini desa menjadi sebuah tolak ukur pembangunan ekonomi kerajaan, semakin banyak desa yang berstatus perdikan (sima perdikan) maka disitulah seorang raja berhasil mengembangkan pembangunan wilayah.
Walaupun belum bisa memprediksi jumlah sima perdikan yang ada dalam standarisasi berdirinya sebuah syahbandar, namun wilayah perdikan yang disebut dalam kitab kuno atau prasasti menjadi dasar adanya tata kelolah ekonomi pada setiap pemerintahan.
Dalam beberapa catatan sejarah klasik yang ada hingga saat ini, belum ada yang menuliskan tentang penutuan atau penghancuran sebuah syahbandar. Tata kelolah kota pelabuhan dari fasilitas publik berupa pemukiman pedagang asing, keberdaan Situs Leran (Bungah-Gresik) yaitu batu nisan Siti Fatimah binti Maimun (1082 M) yang sezaman Kerajaan Mataram Kuno Hindu atau 2 abad sebelum berdirinya Kerajaan Singosari (1222 M), menjadi bukti bahwa wilayah Timur Jawa sudah menjadi jalur perekonomian utama di wilayah Jalur Sutra.
Muncul pertanyaan, apakah proses Islamisasi belum berjalan?. Proses penerimaan budaya baru tentunya melalui proses komunikasi budaya dan tidak dengan cara instan.
Pada ranah ini menjadi landasan adanya komunikasi budaya dari masa pra-aksara (zaman megalithikum) sampai diterimanya pengaruh Hindu-Budha dari Gujarat India hingga berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Jawa.
Keterbukaan komunikasi perdagangan di Timur Jawa abad X-XIV menjadi bukti bahwa proses komunikasi ekonomi kerajaan tidak bersifat kaku, meskipun hukum ekonomi terkait pengawanan wilayah dan sistem perpajakan berlaku tegas.
Akulturasi Budaya
Pedagang lintas samudra yang tentunya terdapat perbedaan religi (Islam, Hindu-Budha, Kong Hu Cu, dan sub-sub religi di wilayah Jalur Sutra) saling memperkenalkan budaya religi masing-masing. Pada ranah ini, komunikasi atau kontak budaya yang ada mendukung terjadinya akulturasi budaya.
Sima perdikan sebagai daerah yang memiliki otonomi dalam bidang ekonomi, tentu juga memiliki tingkat kemajuan budaya dari daerah yang belum berstatus perdikan.
Hal ini bisa kita kaitkan dengan keberadaan tokoh sastrawan atau pujangga dan agamawan yang memiliki peran penting dalam proses Indianisasi (masuknya kebudayaan Hindu-Budha) terhadap Kebudayaan Jawa Kuno.
Masyarakat pra-hindu atau pra-aksara yang kita sebut zaman Megalithikum (Kebudayaan Batu Besar di akhir era Neolithikum) sudah mengenal agama leluhur, melakukan “komunikasi” dengan roh nenek moyang dan memaknai benda-benda yang memiliki berkekuatan gaib (animism dan dinamisme), sebagai bukti adanya Menhir, Sarkofagus, Dolmen, dll.
Hal ini sebagai bukti adanya proses pedidikan dari seorang tokoh agamawan yang juga Kepala Suku/ Sesepuh adat. Begitu pula pada saat masuknya pengaruh India oleh dari Teori Waisya (N.J.Krom) melalui perdagangan dan Teori Ksatria (Bosch dan Van Leur) melalui penguasaan wilayah, serta Teori Brahmana (Bosch) melalui para Brahmana India.
Perdebatan beberapa Teori Indianisasi tersebut, telah memunculkan Teori Arus-Balik yang menyatakan bahwa pelajar-pelajar dari tanah Jawa (Nusantara) mengikuti perjalan ke Gujarat-India dan setelah belajar agama (Hindu-Budha) kembali ke Nusantara (Stutterheim dan Bosh).
Pembahasan lintas zaman ini bukan berarti membingungkan tapi mempermudah pola pemikiran (analisa budaya) yang ada. Ada sebuah pembahasan menarik sebagai dasar pemikiran tata kelolah masyarakat maritim.
Apakah sebelum proses Indianisasi berlangsung, masyarakat zaman pra-aksara tidak mengenal sistem maritim atau perdagangan?
Sebelum mengenal adanya mata uang, masyarakat megalithikum sudah melewati masa perundagian atau bisa mengolah logam (perak, tembaga dan besi) sebagai perlatan hidup.
Hal ini menjadi dasar bahwa masyarakat Timur Jawa sudah mengenal perdagangan khususnya dengan cara barter atau tukar-menukar. Mengenai sistem kemaritiman, adanya pengetahuan tentang teknik mencari ikan dan kebutuhan pokok makan di sungai dan laut, (sampah dapur: kjokenmondinger) membuktikan bahwa masyarakat pra-aksara telah mengetahui sistem kemaritiman.
Mengenai sistem religi menjadi bukti adanya keteraturan hubungan antara masyarakat pra-aksara dengan sistem nilai-nilai. Inilah yang menjadi eksotisme Kebudayaan Timur Jawa yang memunculkan sebuah kearifan lokal (local genius).
Kerjasama Lintas Kerajaan
Kembali pada pembahasan tata kelola wilayah ekonomi kerajaan, memasuki abad X-XIV wilayah Timur Jawa (dalam kesatuan Jawa-Madura termasuk Sunda yang berada dibawah kekuasaan Mataram Kuno sampai zaman Singosari-Majapahit), Kerajaan Bali dan Dompu (daerah seberang timur) masuk dalam wilayah urat nadi Jalur Sutra.
Sebelumnya, Jalur Sutra dari India (termasuk Jazirah Arab) ke Cina pasti melalui Semenanjung Malaka dan Laut Jawa. Kebutuhan dagang utama adalah komoditi dagang yang sudah menjadi fase perdagangan (ekspor-impor) di zaman tersebut.
Kebesaran suatu kerajaan sangat ditentukan dengan sistem kerjasama lintas kerajaan. Saat Kekaisaran Mongol (Tar-tar) dibawah kekuasaan Jengis Khan dan turun ke Kubilai Khan mengumum keberadaan bandar-bandar besar di Jalur Sutra, Wilayah Jawa (Cho-po), sudah menjadi wilayah penting persinggahan para pedagang asing.
Peran seorang utusan raja menjadi sebuah hubungan politik-ekonomi yang menampakkan sebuah kerjasama utama. Hal inilah yang menjadi dasar setiap terjadi perebutan kekuasaan maka salah satu pihak saat merasa kekurangan pasukan perangakan meminta bantuan dari luar.
Sumber sejarah kedatangan tentara Mongol (Tar-tar) termuat dalam Kidung Harsawijaya, Kidung Ronggolawe, dan Sejarah Dinasti Yuan. Sumber tersebut memuat sejarah tentang peyerbuan tentara Mongol di bawah Kubilai Khan ke Jawa (Kerajaan Kadiri) pada masa pemerintahan Raja Jayakatwang.
Dan dimanfaatkan oleh Raja Kertanegara (Kerajaan Singosari), untuk mengalahkan Raja Jayakatwang (Kerajaan Kadiri). Terdapat sebuah konspirasi politik yang akhirnya Jawa (Singosari) dapat mengalahkan pasukan Mongol.
Strategi politik yang dijalankan oleh Kertanegara bukan berarti tanpa persiapan. Persiapan perang butuh penguasaan wilayah yang bagus (terencana), bisa dikatakan Kertanegara lebih menguasai wilayah maritim dari pada Jayakatwang.
Dalam analisa singkat, para penguasa syahbandar bisa menjadi penggerak pasukan strategis di luar pasukan utama kerajaan. Setelah seorang raja mendapat kemenangan atas musuhnya, maka penghormatan wilayah, yakni status perdikan akan diberikan kepada suatu desa (sima perdikan).
Penutup
Eksotisme Kebudayaan Timur Jawa pada abad X-XIV telah kita bahas secara sepintas dari sisi geo-historis dan sistem tata kelolah pemerintahan, dimana aspek politik berhubungan erat dengan sistem perekonomian dan sosial-budaya masyarakat Timur Jawa.
Adanya budaya, sedekah bumi, grebeg panen, grebeg suro, larung, resik deso, ngumbah pusoko, termasuk upacara-upacara kesuburan, dan tolak-balak yang ada hingga saat ini merupakan warisan budaya yang menampakkan bukti eksostisme budaya Timur Jawa.
Peran dan fungsi budaya yang ada menampakkan nilai-nilai kultural yang juga menjadi bukti keteraturan sistem dan nilai bijak (pemerintahan) di era klasik kerajaan (khususnya abad X-XIV).
Perbedaan sudut pandang dan analisa yang ada dalam pembahasan ini, diharapkan menjadi motivasi para pemerhati sejarah-budaya untuk dapat membuka tabir kebesaran Nusantara. Pembahasan kecil ini juga diharapkan memupuk nasionalisme bangsa Indonesia ditengah arus pembangunan yang sangat kompleks. (4 dari 4/habis – Djoko Widijanto – Pemerhati Sejarah-Budaya Klasik Nusantara)
Pelabuhan-pelabuhan besar menjadi aset ekonomi kerajaan yang harus dilindungi. Foto: ist.
SUNGAI besar (bangawan) yakni Sungai Bengawan Solo dan Brantas, menjadi jalur utama transportasi perdagangan pada masa klasik, merupakan eksotisme Timur Jawa. Karena keberadaan sungai sebagai sarana transportasi juga memerlukan pembangunan fasilitas publik dan dapat memberdayakan rakyat melalui pekerjaan sebagai jasa penunjuk jalan dan jasa angkutan (bongkar-muat barang).
Pasar besar lintas samudra dalam konteks geo-historis adalah pelabuhan (syahbandar). Pelabuhan-pelabuhan besar atau sebagai kota dagang yang ada di Timur Jawa menjadi aset ‘eksotisme ekonomi’ jalur perdagangan Asia Tenggara (Jalur Sutra) pada masa Hindu-Budha (Abad X-XIV M).
Daya tarik perdagangan dan perkembangan Kerajaan besar dari Mataram Kuno Hindu (X-XII M) hingga berdirinya Singosari-Majapahit (XIII-XIV M) juga memberikan bukti perkembangan potensi komoditi lokal berupa permintaan barang dagang penduduk asli. Tanpa adanya barang dagang, otomatis perdagangan tidak akan berjalan dengan ‘sehat’.
Kota dagang dikelolah oleh seorang Kepala Syahbandar yang juga menampakkan kinerja terhadap tata kelolah pelabuhan sebagai pasar dan jalur transportasi lintas samudra.
Sarana pendukung syahbandar yang harus ada yakni; (1) tempat peribadatan (candi/pure); (2) galangan kapal; (3) penterjemah/ahli bahasa; (4) jasa bongkar-muat barang termasuk jasa angkut barang menuju pusat kerajaan atau pasar kelas II; (5) Jasa penunjuk jalan.
Mengenai jasa angkut barang menuju pusat kerajaan atau ke pasar desa (sima) menuju bagian dalam, bisa diangkut lewat sungai dan darat. Dalam hal ini, Jasa penunjuk jalan bisa menjadi satu paket pelayanan publik bagi pedagang asing yang belum mengetahui pasar kelas II dan pasar di sekitar pusat kerajaan.
Berita atau kronik Cina dan Pelayaran Bangsa Eropa (catatan perjalanan Marcopolo 1511 M) menjadi bukti bahwa semua syahbandar yang ada di Timur Jawa termasuk daerah-daerah bawahan Kerajaan Majapahit di seluruh Nusantara, memiliki potensi barang dagang berupa komoditi lokal yang beragam.
Hasil pertanian agraris (perkebunan, lada, pala dan rempah-rempah lainnya, termasuk hasil pertanian basah, padi, jagung, dll.), pertambakan maritim (terasi dan garam); termasuk kerajinan gerabah dan hasil tambang emas dan perak, menjadi komoditi terkenal hingga akhir abad XIV M.
Kerajaan Maritim Besar
Jalur perdagangan yang ada pada zaman klasik lintas samudra dikenal dengan istilah Jalur Sutra. Pemerintahan Kerajaan Mongol (Tar-tar) menyebutkan negeri-negeri yang berpengaruh di Jalur Sutra yakni; Wilayah Indocina, Semenanjung Malaka, Nusantara, Sri Langka, India, hingga Semenanjung Arabia, dan Jawa.
Wilayah yang ada tersebut harus ditundukkan (ada sebuah kesepakatan bersama) terkait penjaminan keamanan dan kelancaran perdagangan di Jalur Sutra (Irawan D Nugroho: 2010). Pada ranah ini semakin memperkuat porsi Jawa termasuk nantinya Nusantara sebagai Negara (Kerajaan) Maritim yang besar di dunia.
Mengingat hingga awal abad XV para pelaut Eropa dari Spanyol dan Portugis belum berperan aktif dalam ekonomi-politik di Jalur Sutra. Memasuki masa berdirinya Kerajaan Islam Giri Kedaton, Demak dan Pajang hingga Mataram Islam, para pelaut Eropa atas nama kongsi dagang, baru turut andil dalam perdagangan di Jalur Sutra.
Mereka (para pelaut Eropa; Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda) butuh mempelajari terlebih dahulu sistem kemaritiman yang sebelumnya sudah tertata.
Peran aktif Kepala Syahbandar sebagai pimpinan pelabuhan menjadi amanah yang sangat penting pada setiap masa pemerintahan kerajaan, meskipun hingga saat ini masih belum begitu jelas sumber tentang nama-nama syahbandar yang ada di era tersebut.
Pada intinya kepal pelabuhan juga sebagai kepala lokal pemerintahan yang membawahi balatentara. Kepala syahbandar juga bisa disetarakan dengan jabatan otonomi khusus setara adipati (pembantu raja). Tata kelolah syahbandar menjadikan kerajaan semakin besar dan menjadi tolak ukur kesejahteraan rakyat.
Dalam kaitan aspek politik kerajaan, pergeseran kekuasaan dari Kerajaan Mataram Kuno Hindu Wangsa Isyana hingga Kerajaan Singosari-Majapahit Wangsa Rajasa (Keturunan dari Ken Arok 1222 M), lebih pada perebutan kekuasaan, berupa pemberontakan lintas geneologi (lintas wangsa).
Masalah ekonomi memiliki porsi tersendiri dan berhubungan dengan kerja sama lintas samudra. Peradaban Timur Jawa dalam perspektif pembangunan tata wilayah ekonomi dan sosial-budaya tersistem dengan nilai-nilai akulturasi budaya antara Hindu-Budha dan budaya lokal atau budaya asli pra-hindu yang lebih dikenal dengan local genius.
Pada pembahasan geo-historis bisa ditarik kesimpulan bahwa kesetian seorang punggawa kerajaan yang bergelar kepala syahbandar ‘tidak’ atau ‘jarang sekali’ dikaitkan dengan sebuh pemberontakan terhadap raja yang berkuasa. (3 dari 4/bersambung – Djoko Widijanto – Pemerhati Sejarah-Budaya Klasik Nusantara)
Sungai-sunga menjadi jalur transportasi di masa silam. Foto: ist.
DALAM Prasasti Pucangan (1041 M), yang menguraikan tentang silsilah raja Erlangga (Airlangga), menyatakan bahwa Raja Erlangga adalah cicit dari Raja Sindok (Mpu Sindok) yang lahir dari perkawinan antara Putri Gunapriya Dharmapatni (keturunan Raja Sindok) dengan Sri Dharmodayana Warmadewa (Raja Bali).
Nama Sri Maharaja Mapanji Garasakan ditemukan pada dua prasasti, yakni Prasasti Kambang Putih (tidak bertarikh) dan Prasasti Malenga (1052 M).
Prasasti Malenga menguraikan anugerah tanah kepada para pengetua atau pemimpin desa (sima) di Malenga, karena kesetiannya kepada Mapanji Garasakan dalam perang melawan Haji Linggajaya.
Kedua prasasti tersebut menggunakan stempel garudamukha yang menunjukkan bahwa raja yang mengeluarkan adalah keturunan Raja Erlangga.
Prasasti Budha Mahaksobhya di Simpang-Surabaya (1289 M) yang ditulis oleh Pendeta Nandya pada zaman pemerintahan Prabu Kertanegara (1268-1292 M) penguasa terakhir Kerajaan Singosari.
Prasasti ini menguraikan bahwa pendeta agung Arya Bharada mendapat tugas untuk membagi Pulau Jawa menjadi dua (Slamet Mulyana: 1979).
Hal ini perkuat dengan Kitab Nagarakertagama pupuh: 68, yang menguraikan tentang pembagian Kerajaan Erlangga menjadi Kerajaan Jenggala/Kahuripan (Jiwana) dan Panjalu/Daha (Kadiri), atas dasar kecintaan Erlangga kepada kedua putranya.
Sumber berikutnya adalah Serat Calon Arang (1540 M) menguraikan bahwa Raja Erlangga mengutus Pendeta Bharada dari Lemah Tulis di Bali untuk bertemu dengan Pendeta Kuturan, karena Sang Prabu bermaksud akan menobatkan puteranya di Bali.
Kepergian Mpu Bharada melalui Selat Bali tidak berhasil membujuk Pendeta Kuturan sehingga Raja Erlangga terpaksa membelah negaranya (kerajaannya) di Jawa untuk kedua putranya yang sedang bermusuhan.
Yang menarik dalam sejarah ini adalah munculnya hubungan sumber sejarah yang banyak dikaitkan dengan dongeng “Mpu Bharada mencucurkan air kendi dari udara”, dimana dongeng ini mengaitkan bahwa Kerajaan Jenggala dan Panjalu mempunyai batas alam berupa sungai.
Sungai menjadi pembahasan yang menarik dalam geo-historis peradaban Timur Jawa. Terdapat dua sungai besar yakni (1) Sungai Brantas dan (2) Sungai Bengawan Solo.
Mengalir dari wilayah Jawa bagian selatan-barat menuju ke Jawa bagian timur-utara (Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik sebagai muara dua sungai besar tersebut), yang juga memiliki sudetan atau anak sungai.
Kota-kota besar di Jawa Timur diantaranya; Jombang, Singosari-Malang, Mojokerto, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, hingga Sidoarjo, Gresik dan Surabaya memiliki geografis yang berdekatan dengan aliran kedua sungai besa tersebut.
Alat Transportasi Utama
Secara geografis, selain berfungsi sebagai batas wilayah juga sangat erat hubungannya dengan alat transportasi utama menuju (dari dan ke) pusat kerajaan dari masa Kerajaan Mataram Kuno hingga Majapahit.
Pusat Kerajaan Mataram Kuno Jawa Timur (Medang Kamulan), Kerajaan Panjalu dan jenggala hingga berdirinya kerajaan Singosari-Majapahit tidak bisa dilepaskan dari jalur transportasi menuju syahbandar (kota pelabuhan utama) yakni (1) Hujung galuh (Surabaya, bisa termasuk wilayah Sidoarjo) dan (2) Sidayu (Sidayu lawas-Lamongan hingga Sidayu-Gresik).
Bagaimana dengan wilayah Pantai Utara Timur Jawa lainnya?. Mengenai wilayah yang berstatus syahbandar dan menjadi pusat perekonomian diantaranya; wilayah Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi.
Keberadaan syahbandar merupakan aset ekonomi utama bagi pusat kerajaan dalam bidang upeti (pajak) dan atau seserahan (komoditi lokal sebagai hasil ekonomi daerah akan menjadi persembahan kepada pusat kerajaan yang bersifat kesadaran wajib), sebagai tanda bakti setia terhadap raja.
Apabila syahbandar tersebut berstatus perdikan atau wilayah bebas pajak, seserahan tidak akan membebani tingkat kesejahteraan rakyat setempat, mengingat pendapatan rakyat berada di atas rata-rata.
Bisa dikatakan bahwa sungai memiliki peran utama sebagai pintu masuk menuju pusat kerajaan. Sebagai bentuk pelayanan publik, syahbandar juga menyediakan pelayanan bidang jasa menuju pasar kelas II atau pasar-pasar di dekat pusat kerajaan.
Perlu diketahui, tidak semua syahbandar pasti berada di dekat muara sungai, namun keberadaan sungai sedang (aliran sudetan bangawan), termasuk jalur darat yang menghubungkan daerah pesisir pelabuhan dengan sebuah sungai, menjadi jalur perekonomian dibawah tata kelolah sebuah syahbandar.
Asumsi ini tidak jauh beda dengan analisa Hadi Sidomulyo (2007) yang meneliti perjalanan Raja Hayam Wuruk (1350-1389 M) saat singgah di Desa Kapulungan (Sidoarjo) yang berada di sebelah selatan Kali Porong.
Lain konteks, akan tapi masih berhubungan dengan peranan sebuah sungai, yakni Prasasti Waringin Pitu (1447 M) yang secara konsisten menyebutkan Sungai Kalimas dengan nama bangawan, beserta peranan sungai tersebut (dari dan ke) wilayah Hujung Galuh (Surabaya dan sekitar muara sungai Brantas).
Sungai Kalimas merupakan salah satu aliran sungai Brantas yang bermuara di Hujung Galuh. Kali Porong yang juga merupakan muara sungai Brantas dari dan ke Sidoarjo juga menjadi fasilitas perdagangan vital bagi ekonomi kerajaan hingga berdirinya Islam (Giri Kedaton-Gresik) abad XV-XVI.
Terdapat Candi Pari yang berada di wilayah Porong-Sidoarjo sebagai bentuk fasilitas publik yaitu sarana peribadatan bagi para tamu (pedagang asing). Selain pemukiman bagi pedagang asing tempat peribadatan (Candi) juga menjadi tata wilayah yang wajib untuk sebuah syahbandar. (2 dari 4/bersambung – Djoko Widijanto – Pemerhati Sejarah-Budaya Klasik Nusantara)
Banyaknya peninggalan sejarah di Jawa Timur membuktikan adanya peradaban dan kebesaran Timur Jawa di masa silam. Foto: Viva.co.id.
UNSUR geografi atau wilayah dalam sejarah memang bukan hal yang sepele. Ahli geografi Indonesia N Daljoeni menyatakan bahwa geografi dan sejarah menjadi satu kesatuan ruang. Hal ini dipererat dengan konsepsi tata ruang sebuah keberadaan budaya termasuk berdirinya kerajaan dimasa lalu.
Jawa bagian timur atau yang kita sebut sebagai Timur Jawa memiliki historisitas tersendiri dalam catatan sejarah Nusantara. Memasuki abad ke-X di bawah kekuasaan Mataram Kuno Hindu wangsa Isyana atau keturunan Mpu Sindok memunculkan pembangunan wilayah di wilayah Timur Jawa.
Wilayah Sunda, Madura, Bali dan Dompu juga berada di bawah kekuasaan Timur Jawa yang berpusat di Mataram Kuno Hindu dengan segala pergeseran pemerintahan.
Istilah wilayah barat Nusantara meliputi wilayah-wilayah yang ada berada dibawah kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai, Sriwijaya dan Malaka.
Kerajaan Sunda yang terletak di sebelah Barat Pulau Jawa (Jawa Barat sekarang) pasca kemunduran Kerajaan Tarumanegara, tidak begitu mendominasi dalam percaturan politik Nusantara.
Pasca terjadinya pralaya (bencana alam; Letusan Gunung Merapi dan atau Gempa) di wilayah Kerajaan Mataram Kuno (Jawa bagian Tengah), menjadi landasan perpindahan pusat Kerajaan Mataram Kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur.
Dari sisi pemerintahan kerajaan juga telah bergeser dari kebesaran Wangsa Sailendra (Dinasti Budha Mataram Kuno; dengan bukti peninggalan Candi Borobudur) dan Wangsa Sanjaya (Dinasti Hindu Maram Kuno; dengan bukti peninggalan Candi Prambanan) memunculkan Wangsa Isyana.
Setelah Mpu Sindok (Wangsa Isyana) membuka pemerintahan di masa peralihan, apa saja yang menjadi pembaharuan di Timur Jawa?
Sumber sejarah yang kita gunakan dari beberapa sejarawan dan budayawan (arkeologi dan antropologi) menjadi landasan dalam memahami perkembangan tata wilayah Timur Jawa pada abad X-XIV dengan kebesaran Kerajaan Singosari-Majapahit.
Nagarakertagama, Pararaton, dan Sejarah Melayu, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Raja-Raja Pasai dan sumber sejarah sezaman, menjadi pegangan tersendiri dalam pembahasan terkait nilai-nilai eksotisme Timur Jawa dengan berbagai karakteristiknya.
Dari zaman dahulu, hasil kebudayaan yang berkaitan dengan sejarah masa lampau masih banyak terpendam dalam benda-benda (artefak) termasuk karya sastra klasik, sedangkan pemikiran sejarah yang menghidupkan masa lampau masih membutuhkan pembahasan dan gubahan landasan pemikiran bersama (R Soekmono: 1973).
“I het verleden ligt het heden, en in het heden ligt de toekomst” (di dalam masa lampau terletak masa sekarang dan di masa sekarang terletak masa yang akan datang).
Ungkapan ini juga sejalan dengan konsep Jawa Kuno “atita-nagata-warttamana” yang berarti, terdapat hubungan yang erat antara masa lampau (atita), masa yang akan datang (nagata) dan masa kini (warttamana). Hal inilah yang mendasari perlunya kita membahas perjalanan sejarah-budaya bangsa (Sukarto K Atmodjo: 1983).
Kebesaran Timur Jawa
Sebagai generasi penerus bangsa, semua berhak untuk turut andil dalam mempersiapkan sebuah analisa sejarah-budaya, tentunya sangat membutuhkan logika berpikir sehat dan sesuai dengan landasan keilmuan.
Pendapat dan analisa masing-masing individu (baik sebagai akademisi atau sebagai pemerhati), menjadi lebih kuat saat bukti sejarah bisa disajikan dengan analisa yang bisa diterima oleh publik.
Candi, Gapura, Petirtan, Prasasti, dan pamerian situs dalam berbagai arca, termasuk sisa-sisa pemukiman kuno, menjadi unsur penting dalam mendukung sebuah analisa sejarah-budaya.
Timur Jawa memasuki abad X dengan kebesaran kerajaan-kerajaan Hindu-Budha, mulai dari Mataran Kuno Hindu (Medang Kamulan), Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Panjalu sampai dengan kebesaran Kerajaan Singosari-Majapahit, mengalami hiruk pikuk kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya yang saling berhubungan.
Apa yang menarik dari semua itu? Hal inilah yang memunculkan pondasi nilai-nilai eksotisme sebuah budaya. Perbedaan analisa dan hipotesa antar akademisi dan pemerhati merupakan bentuk ketekadan dan keseriusan yang terus-menerus, agar lebih dekat dengan konsepsi perkembangan masa Hindu-Budha di Timur Jawa pada era tersebut.
Berdasarkan catatan Chou Ch’u-fei, yang termuat dalam karyanya Ling-wai Tai-ta (1178M): “Dari semua negeri asing yang kaya yang memiliki barang dagang berharga dalam jumlah-jumlah besar, tidak ada yang melebihi kerajaan Ta-shih (Semenanjung Arab).
Lalu terdapat Sho-po/Cho-po (Jawa) dan yang ketiga San-Fo-shi (Sumatera)…” (Coedes: 1964). Dari sebutan geografis wilayah Jawa dengan wilayah Nusantara sekitar, termasuk wilayah antar kerajaan lintas samudra, dapat dijadikan pembahasan lebih dalam mengenai hubungan tata wilayah sebuah peradaban.
Kebesaran nama kerajaan-kerajaan yang ada di Timur Jawa, memunculkan pola pikir, bagaimana para penguasa kerajaan dan jajarannya bisa menjalankan pemerintahan yang baik?
Pertanyaan ini tentunya juga berhubungan dengan konsepsi tata kelola ekonomi kerajaan (syahbandar) dengan hubungan dagang antar kerajaan (agraris dan maritim) lintas samudra melalui jalur sutra (dari dan ke Cina atau Gujarat/India).
Masyarakat maritim (maritime society of kingdoms) di Timur Jawa juga sangat mendukung kebesaran budaya perdagangan dan politik kerajaan. Pasar atau kota dagang lebih dikenal dengan sebutan syahbandar, berhubungan erat dengan tata kelolah transportasi dan jasa pendukung pasar, termasuk pajak perdagangan atau upeti.
Sedangkan, potensi komoditi khas lokal berkaitan dengan sumber daya alam tanah Jawa (agraris-maritim) dan produk barang dagang yang semuanya menjadi komoditi internasionallintas samudra (ekspor-impor).
Pada ranah ini pola tata kelolah suatu wilayah menentukan kedudukan sang raja sebagai penguasa, untuk bisa menjadi pemimpin yang mendapatkan pengakuan rakyat butuh pola manajemen pemerintahan yang baik (tersistem dan tegas). Peperangan dan perebutan wilayah bukan hanya sebatas perebutan kursi jabatan dalam sejarah kerajaan.
Akan tetapi, bagaimana budaya tapa atau tapa brata (meminta petunjuk pada Sang Dewa/Bathara Guru) yang dilakukan oleh seorang calon raja untuk dijadikan sebuah perencanaan pembangunan kerajaan (planning of kingdoms) yang bisa dimaknai sebagai visi dan misi pemerintahan kerajaan nantinya. (1 dari 4/bersambung – Djoko Widijanto – Pemerhati Sejarah-Budaya Klasik Nusantara)
Warga Stren Kali Surabaya melaksanakan Larung Sungai. Foto: Antara.
Warga penghuni stren Kali Surabaya menggelar larung sungai yang dipusatkan di Kali Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Tak hanya dimaksudkan untuk menolak balak atau membuang sangkal, tradisi ini untuk saling mengingatkan agar senantiasa menjaga kebersihan sungai.
Mereka adalah penghuni stren di sepanjang kali yang mengalir membelah Kota Surabaya di lima kecamatan, yaitu Sukolilo, Gubeng, Wonokromo, Wiyung, dan Karangpilang. “Setidaknya perwakilan warga penghuni stren Kali Surabaya dari lima kecamatan itu hadir di sini,” ujar Said, sesepuh warga stren Kali Surabaya, awal Desember lalu seperti dikutip Antara.
Menurut Said, Larung Sungai di Kali Surabaya sudah menjadi adat atau kebiasaan bagi masyarakat setempat sejak lama. “Dulunya larung sungai semacam ini dilakukan oleh masing-masing individu warga di berbagai kampung sepanjang stren Kali Surabaya, dengan melarung sesajen seadanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi melarungnya dilakukan sendiri-sendiri gitu, dengan waktunya juga gak bersamaan seperti sekarang ini,” terangnya.
Tahun 2002, penghuni stren Kali Surabaya membentuk Paguyuban Warga Stren Kali Surabaya (PWSKS). Tujuannya agar warga penghuni stren turut merawat kebersihan Kali Surabaya. Maklum, kali yang menjadi bahan baku air bersih PDAM bagi seluruh warga Kota Surabaya itu kadarnya sudah dinyatakan tercemar parah.
Paguyuban yang menyatukan warga penghuni di sepanjang stren Kali Surabaya dari lima kecamatan itu sepakat untuk tidak buang sampah sembarangan ke dalam sungai.
Sejak itu pula pengurus paguyuban juga menonjolkan kearifan lokal larung sungai yang telah lama menjadi kebiasaan warga bantaran. Saat ini, PWSKS mencatat penghuni stren Kali Surabaya sebanyak 3.500 KK, dengan jumlah penduduk sekitar 18.000 jiwa.
“Untuk pertama kalinya Larung Sungai dilakukan bersama-sama dan terpusat di Kali Jagir sejak tahun 2003. Sejak itu Larung Sungai menjadi even budaya tahunan bagi warga di sepanjang stren Kali Surabaya dari lima kecamatan,” ucar Sekjen PWSKS Warsito.
Said menambahkan, Larung yang dipimpin Takirin selaku sesepuh sekaligus pembawa acara ritual Larung sesaji di Kali Brantas mengawali acara tersebut dengan membawakan tembang macapat “Dandang Gula dan Sinom Parijotho”.
Makna isi dan temang/gending tersebut memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa Penguasa Alam Semesta agar sealu memberi keselamatan kepada masyarakat stren Kali Brantas khususnya dan masyarakat Surabaya umumnya. Maka jadilah tumpeng setinggi dua meter dengan diameter satu meter yang dikumpulkan dari seluruh warga stren di lima kecamatan sebagai sesaji untuk dilarung di Kali Surabaya.
Waktu pelaksanaannya dipilih hari yang berdekatan dengan peringatan Hari Habitat Internasional. “Karenanya selain melarung sesaji, hari ini kita juga menabur benih ikan untuk meremajakan habitat yang ada di Kali Surabaya,” ucap Warsito.
Said menambahkan, larung sungai ini tak sekadar buang sangkal atau buang sial bagi warga stren Kali Surabaya. “Lebih dari itu, beginilah cara kita peduli lingkungan. Dengan menggelar tradisi ini setiap tahun, kita saling mengingatkan untuk terus menjaga kebersihannya. Sebab sungai ini adalah ibu kita yang memberi kehidupan, tak hanya bagi penghuni stren tapi juga bagi seluruh warga Kota Surabaya,” tuturnya.
Selain diadakan ritual melarung sesaji, mereka juga menabur benih ikan nila, lele dan patin untuk meremajakan habitat ikan-ikan tersebut bisa terus berkembang biak di Kali Brantas Surabaya. Acara dihadiri beberapa perwakilan dari PU Pengairan, Balai Besar Sungai Brantas, Perum Jasatirta dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur serta tokoh masyarakat. (ist)
Timur Jawa 